Sabtu

MAKALAH ETIKA PROFESI HAKIM

ETIKA PROFESI HAKIM
 
MAKALAH

KATA PENGANTAR
Assalammu’alaikum Wr.Wb
 
Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan makalah  yang membahas tentang kode etika dalam profesi dari mata kuliah etika profesi.
 
Makalah ini dimaksudkan sebagai penjelasan ringkas dari etika profesi. Dengan membaca makalah etika profesi ini, diharapkan pembaca dapat memahami dan mengerti tentang etika profesi serta dapat memahami faktor dan hal-hal  yang berhubungan dengan etika profesi.
 
Dalam penulisan makalah ini, Penulis menyadari masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Untuk itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran demi kesempurnaan makalah ini.
 
Demikianlah makalah ini Penulis buat, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi semua yang membaca.
 
Wassalammu’alaikum Wr,Wb
 

DAFTAR ISI
 
HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN
A.    LATAR BELAKANG MASALAH
B.     BATASAN MASALAH
 
BAB II PEMBAHASAN
A.    PENGERTIAN HAKIM
B.     KEWAJIBAN / TUGAS HAKIM
C.     TANGGUNG JAWAB HAKIM
D.    KODE ETIK HAKIM
E.     HUBUNGAN KODE KEHORMATAN HAKIM DENGAN UNDANG-UNDANG
F.      KEKUASAAN KEHAKIMAN
 
BAB III PENUTUP
KESIMPULAN
DAFTAR PUSTAKA
 

BAB I
PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG MASALAH

Hakim adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional. Tugas hakim adalah mengkonstatir, mengkwalifisir dan kemudian mengkonstituir. Apa yang harus dikonstatirnya adalah peristiwa dan kemudian peristiwa ini harus dikwalifisir, pasal 5 ayat 1 UU. 14/1970 mewajibkan hakim mengadili menurut hukum. Maka oleh karena itu hakim harus mengenal hukum di samping peristiwanya.Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga walaupun itu keluarganya, kalau sudah dalam sidang semuanya diperlakukan sama.
 
Hakim harus berpegang kepada Tri Parasetya Hakim Indonesia. Hakim harus dapat membedakan antar sikap kedinasan sebagai jabatannya sebagai pejabat negara yang bertugas menegakkan keadilan dengan sikap hidup sehari-hari sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat.
 
Untuk membedakan itu hakim mempunyai kode etik sendiri bagaimana supaya dia dapat mengambil sikap. Zaman sekarang kadang-kadang hakim salah menempatkan sikapnya, yang seharusnya sikap itu harus dilingkungan keluarga, ia bawa waktu persidangan. Ini tentunya akan mempengaruhi putusan.
 
Masalah kode etik inilah yang menjadi latar belakang penulisan makalah ini. Supaya hakim-hakim agar lebih memperhatikan lagi tugasnya sebagai penegak keadilan di dalam masyarakat.

B.     BATASAN MASALAH
 
Supaya pembahasan makalah ini tidak menyimpang, maka kami membatasi makalah ini dengan :

  1. Pengertian hakim, tugas, dan tanggung jawabnya.
  2. Kode etik hakim dan hubungannya dengan Undang-undang 
BAB II
PEMBAHASAN
 
A.    PENGERTIAN HAKIM
 
Hakim adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional. Kode etik hakim disebut juga kode kehormatan hakim. Hakim juga adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhetian dan pelaksanaan tugasnya ditentukan oleh undang-undang.
 
B.     KEWAJIBAN / TUGAS HAKIM
 
Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan mempunyai kewajiban yaitu :
 
Menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan. Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tangah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
 
Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat baik dan buruk dari tertuduh dalam menentukan dan mempertimbangkan berat ringannya pidana. Sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, rukun tetangganya, dokter ahli jiwa dan sebagainya.
 
C.    TANGGUNG JAWAB HAKIM
 
1.      Tanggung Jawab Hakim Kepada Penguasa

Tanggung jawab hakim kepada penguasa (negara) artinya telah melaksanakan peradilan dengan baik, menghasilkan keputusan bermutu, dan berdampak positif bagi bangsa dan negara.

  • Melaksanakan peradilan dengan baik. Peradilan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masayarakat, dan kepatutan (equity).
  • Keputusan bermutu. Keadilan yang ditetapkan oleh hakim merupakan perwujudan nilai-nilai undang-undang, hasil penghayatan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, etika moral masyarakat, dan tidak melanggar hak orang lain.
  • Berdampak positif bagi masyarakat dan negara. Keputusan hakim memberi manfaat kepada masyarakat sebagai keputusan yang dapat dijadikan panutan dan yurisprudensi serta masukan bagi pengembangan hukum nasional.
2.      Tanggung Jawab Kepada Tuhan
 
Tanggung jawab hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa artinya telah melaksanakan peradilan sesuai dengan amanat Tuhan yang diberikan kepada manusia, menurut hukum kodrat manusia yang telah ditetapkan oleh Tuhan melalui suara hati nuraninya.
 
 
D.    KODE ETIK HAKIM
 
Untuk jabatan hakim, Kode Etik Hakim disebut Kode Kehormatan Hakim berbeda dengan notaris dan advokat.
 
Hakim adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional. Oleh karena itu Kode Kehormatan Hakim memuat 3 jenis etika, yaitu :
  • Etika kedinasan pegawai negeri sipil
  • Etika kedinasan hakim sebagai pejabat fungsional penegak hukum.
  • Etika hakim sebagai manusia pribadi manusia pribadi anggota masyarakat.
Uraian Kode Etik Hakim meliputi :
  • Etika keperibadian hakim
  • Etika melakukan tugas jabatan
  • Etika pelayanan terhadap pencari keadilan
  • Etika hubungan sesama rekan hakim
  • Etika pengawasan terhadap hakim.
 
Dari kelima macam uaraian kode etik ini akan kita lihat apakah Kode Etik Hakim memiliki upaya paksaan yang berasal dari undang-undang.
 
1.      Etika keperibadian hakim
Sebagai pejabat penegak hukum, hakim :

  • Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  • Menjunjung tinggi, citra, wibawa dan martabat hakim
  • Berkelakuan baik dan tidak tercela
  • Menjadi teladan bagi masyarakat
  • Menjauhkan diri dari eprbuatan dursila dan kelakuan yang dicela oleh masyarakat
  • Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat hakim
  • Bersikap jujur, adil, penuh rasa tanggung jawab
  • Berkepribadian, sabar, bijaksana, berilmu
  • Bersemangat ingin maju (meningkatkan nilai peradilan)
  • Dapat dipercaya
  • Berpandangan luas
 
2.      Etika melakukan tugas jabatan
Sebagai pejabat penegak hukum, hakim :

  • Bersikap tegas, disiplin
  • Penuh pengabdian pada pekerjaan
  • Bebas dari pengaruh siapa pun juga
  • Tidak menyalahgunakan kepercayaan, kedudukan dan wewenang untuk kepentingan pribadai atau golongan
  • Tidak berjiwa mumpung
  • Tidak menonjolkan kedudukan
  • Menjaga wibawa dan martabat hakim dalam hubungan kedinasan
  • Berpegang teguh pada Kode Kehormatan Hakim
 
3.      Etika pelayanan terhadap pencari keadilan
Sebagai pejabat penegak hukum, hakim :

  • Bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan di dalam hukum acara yang berlaku
  • Tidak memihak, tidak bersimpati, tidak antipati pada pihak yang berperkara
  • Berdiri di atas semua pihak yang kepentingannya bertentangan, tidak membeda-bedakan orang
  • Sopan, tegas, dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan
  • Menjaga kewibawaan dan kenikmatan persidangan
  • Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan
  • Memutus berdasarkan hati nurani
  • Sanggup mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa
4.      Etika hubungan sesama rekan hakim
Sebagai sesama rekan pejabat penegak hukum, hakim :

  • Memlihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik antara sesam rekan
  • Memiliki rasa setia kawan , tenggang rasa, dan saling menghargai antara sesama rekan
  • Memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap korp hakim
  • Menjaga nama baik dan martabat rekan-rekan , baik di dalam maupun di luar kedinasan
  • Bersikap tegas. Adil dan tidak memihak.
  • Memelihara hubungan baik dengan hakim bawahannya dan hakim atasannya.
  • Memberi contoh yang baik di dalam dan di luar kedinasan.

5.      Etika pengawasan terhadap hakim.
 
Di dalam urusan Kode Kehormatan Hakim tidak terdapat rumusan mengenai pengawasan dan sanksi ini. Ini berarti pengawasan dan sanksi akibat pelanggaran Kode Kehormatan Hakim dan pelanggaran undang-undang.
 
Pengawasan terhadap hakim dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim. Menurut ketentuan pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum; Pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung bersama-sama Menteri Kehakiman. 

 
E.     HUBUNGAN KODE KEHORMATAN HAKIM DENGAN UNDANG-UNDANG

Jabatan hakim diatur dengan undang-undang, yaitu UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Seorang yang menjabat hakim harus mematuhi undang-undang dan berpegang pada Kode Kehormatan Hakim. 
Hubungan antara undang-undang dan Kode Kehormatan Hakim terletak pada ketentuan Kode Kehormatan Hakim yang juga diatur dalam undang-undang, sehingga sanksi pelanggaran undang-undang diberlakukan juga pada pelanggaran Kode Kehormatan Hakim.
 
Apabila menurut Majelis Kehormatan Hakim ternyata seorang hakim terbukti telah melakukan pelanggaran, maka berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1), hakim yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan :
  1. Dipidana karena bersalah melakukan tindakan pidana kejahatan.
  2. Melakukan perbuatan tercela.
  3. Terus menerus melalaikan kewajiban menjalankan tugas pekerjaan.
  4. Melanggar sumpah atau janji jabatan.
  5. Melanggar larangan pasal 18 (rangkap jabatan)
Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan setelah hakim yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.

Menurut penjelasan pasal tersebut:

  1. Yang dimaksud dengan "dipidana" ialah dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
  2. Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela" ialah apabila hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan merendahkan martabat hakim.
  3. Yang dimaksud dengan "tugas pekerjaan" ialah semua tugas yang dibebankan kepada hakim yang bersangkutan.
Berdasarkan ketentuan tadi dapat disimpulkan bahwa sanksi undang-undang adalah juga sanksi Kode Kehormatan Hakim yang dapat dikenakan kepada pelanggarnya. Dalam hal ini, Kode Kehormatan Hakim juga menganut prinsip penundukan pada undang-undang.

F.     KEKUASAAN KEHAKIMAN

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam pengertian di dalam keuasaan kehakiman bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva dan rekomendasi yang datang dari pihak extra judiciil kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh Undang-Undang. Kebebasan dalam pelaksanaan wewenang judiciil tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas daripada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasil dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapinya sehingga keputusannya mencerminkan persaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.
 
Penyelenggaraan Kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan Peradilan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.
 
Dalam hal ini kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan :
1.         Peradilan Umum
2.         Peradilan Agama
3.         Peradilan Militer
4.         Peradilan Tata Usaha Negara
 
Peradilan Agama, Militer dan Tata Usaha Negara adalah peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.
 
Sedangkan Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai baik perkara perdata maupun pidana.
 
Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi.
 

BAB III
PENUTUP

KESIMPULAN

            Dari urain diatas penulis dapat menyimpulkan beberapahal, antara lain :
Hakim adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional. Kode etik hakim disebut juga kode kehormatan hakim.
 
Tugas hakim adalah :
  1. Menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.
  2. Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat baik dan buruk dari tertuduh dalam menentukan dan mempertimbangkan berat ringannya pidana.
Tanggung jawab hakim ada 2 yaitu :
1.      Tanggung jawab kepada penguasa
2.      Tanggung jawab kepada Tuhan

Kode kehormatan hakim dikenal dengan "Tri Prasetya Hakim Indonesia". Yaitu :"Saya berjanji :
a.       Bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi citra, wibawa dan martabat Hakim Indonesia;
b.      Bahwa saya dalam menjalankan jabatan berpegang teguh pada kode kehormatan Hakim Indonesia;
c.       Bahwa saya menjunjung tianggi dan mempertahankan jiwa Korps Hakim Indonesia.
 
Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membimbing saya di jalan yang benar."
 
Perlambang sifat hakim yaitu : KARTIKA = Percaya dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, CAKRA = Adil, CANDRA = Bijaksana / Berwibawa, SARI = Berbudi luhur / berkelakuan tidak tercela, dan TIRTA = Jujur

DAFTAR PUSTAKA

  • Kansil, C.S.T. Drs, S.H., 1986, Kitab Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (KUKK), Jakart: PT. Bina Aksara.
  • Muhammad, Abdul Kadir, Prof S.H., 2001, Etika Profesi Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
  • Sumaryono,E, 1995, Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum, Yogyakarta : Kanisius.
  • UU RI No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dilengkapi dengan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, UU. No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, UU No. 35 Tahun 1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan, dan UU N0 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Beserta Penjelasannya, Surabaya : Karina, 2003.
  • Abdul Kadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm 101.
  • C.S.T. Kansil, Kitab Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (KUKK), Jakart: PT. Bina Aksara, 1986, hlm. 18 - 19
  • Abdul Kadir Muhammad, Op. Cit, hlm 102 - 104
  • E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum, Yogyakarta : Kanisius, 1995, hlm. 175 - 177
  • Abdul Kadir Muhammad, Op. Cit, hlm. 104 - 105
  • C.S.T Kansil, Op. Cit, hlm. 8 - 12
  • UU RI No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dilengkapi dengan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, UU. No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, UU No. 35 Tahun 1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan, dan UU N0 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Beserta Penjelasannya, Surabaya : Karina, 2003, hlm. 130 – 150.
  • http://situscoplug.blogspot.com
  • http://pusat-makalah-hukum.blogspot.com/

 

1 komentar: