Selasa

Klasifikasi Atau Macam-Macam Partai Politik diIndonesia

PARTAI POLITIK bukanlah sebuah lembaga yang serbasama, sekalipun ada kesamaan perilaku khususnya dalam hubungannya dengan kekuasaan politik. Dengan alasan-alasan tertentu partai-partai dapat dibedakan jenisnya sebagai berikut:

Berdasarkan sasaran pengembangannya:

1. Partai Kader;
2. Partai Massa;
3. Partai “ambil semua,” baik kader maupun massa (catch-all party).

Berdasarkan hubungan saling-pengaruhnya dengan konstituen:

1. Partai representatif;
2. Partai partisipatif.

Berdasarkan sikapnya terhadap sistem politik:

1. Partai konstitusional;
2. Partai revolusioner

Berdasarkan spektrum ideologisnya:

1. Partai Kanan;
2. Partai Kiri.

1. Partai Kader, Partai Massa, dan Partai “catch-all”

Berdasarkan sasaran pengembangannya, partai dapat dibedakan menjadi Partai Kader, Partai Massa, dan Partai catch all (ambil semua, kader maupun massa). Istilah partai kader aslinya berarti “partainya kaum istimewa” (party of notables), yang didominasi oleh sebuah kelompok pemimpin informal yang memandang rendah terhadap pengembangan organisasi massa. Partai seperti itu sering kali dikembangkan di luar faksi-faksi atau klik (cliques) parlementer pada suatu waktu ketika pembagian kekuasaan partai sangat terbatas. Tetapi, istilah kader saat ini sangat biasa digunakan untuk menyebut anggota-anggota partai yang terlatih dan profesional yang diharapkan dapat menunjukkan komitmen politik dan disiplin doktriner tingkat tinggi terhadap partainya. Dalam pengertian ini Partai Komunis Uni Soviet, Partai Nazi Jerman, dan Partai Fasis di Italia, demikian pula Partai Komunis Cina, adalah partai kader. Di masa setelah Perang Dunia II, Partai Kongres India termasuk ke dalam partai kader. Corak yang membedakan partai kader adalah penekanannya pada elit politik yang aktif (biasanya setengah militeristik) yang sangat cakap menawarkan ideologi partai terhadap massa.

Sementara itu partai massa lebih menekankan untuk memperbanyak jumlah keanggotaan dan menyusun basis pemilih yang lebih luas. Contohnya adalah Partai Kristen Demokrat di Jerman dan Partai Buruh di Inggris, yang mengkonstruksi organisasinya secara khusus untuk memobilisasi klas pekerja/buruh. Corak inti dari partai seperti itu yakni mereka menekankan pada rekrutmen dan pengembangan organisasi ketimbang keyakinan politik dan ideologi. Keanggotaan partai massa biasanya tidak mempunyai syarat yang ketat, kecuali bagi segelintir aktivisnya, yakni biasanya sekadar setuju terhadap asas dan tujuan umum partai tersebut.

Sebagian besar partai modern tergolong ke dalam apa yang disebut oleh Otto Kircheimer (1966) sebagai partai ambil semua (catch-all party).[1] Partai-partai seperti ini lah yang secara drastis mereduksi pandangan ideologisnya dengan maksud untuk menarik perhatian dan jumlah dukungan suara yang lebih luas. Kircheimer khususnya mengamati perkembangan Partai Kristen Demokrat di Jerman, namun contoh yang lebih jelas adalah bentuk Partai Republik dan Partai Demokrat di Amerika Serikat, dan juga Partai Buruh di Inggris. Partai-partai seperti ini berbeda dengan model klasik partai massa karena mereka juga menekankan kepemimpinan dan kesatuan (baca: kader), dan kemudian mengerahkan peranan para anggotanya lebih untuk membangun koalisi dukungan suara ketimbang mendekati klas sosial atau kelompok sosial tertentu.[2]

* Dapatkah saudara menemukan contohnya di dalam kehidupan partai politik di Indonesia?

2. Partai Representatif dan Partai Partisipatif

Menurut Sigmund Neumann (1956), partai representatif adalah melihat bahwa fungsi utamanya adalah mengamankan jumlah suara dalam pemilihan umum. Dengan demikian mereka kemudian berusaha lebih merefleksikan, ketimbang membentuk, opini publik. Dalam pengertian ini, partai representatif menerapkan strategi catch-all dan dengan demikian meletakkan pragmatisme di atas asas dan “riset pasar” ketimbang mobilisasi kerakyatan. Argumen perilaku politik partai seperti itu dapat dipahami berdasarkan model pilihan rasional, sebagaimana digambarkan oleh Joseph Schumpeter dan Anthony Downs, yang memandang politisi sebagai makhluk pemburu kekuasaan yang bersedia menggunakan kebijakan apa saja yang dirasa akan membawanya pada keberhasilan dalam pemilihan umum.[3]

Sedangkan partai integrasi, sebaliknya, menerapkan strategi politik yang proaktif, tidak reaktif; mereka bertindak lebih untuk memobilisasi, mendidik, dan mengilhami massa, ketimbang hanya merespon kehendak massa. Meskipun Neumann melihat ciri khas partai mobilisator sebagai suatu partai kader yang secara ideologi disiplin, partai massa dapat juga menunjukkan kecondongan mobilisasi. Contohnya, sampai mereka dikecewakan oleh hasil pemilihan umum, partai-partai sosialis berusaha memobilisasi dukungan dengan menyerukan keuntungan bagi rakyat yang mau mendukungnya, lapangan pekerjaan, redistribusi, kesejahteraan sosial, dan sebagainya. Agak ironis, pendekatan ini juga diterapkan oleh Partai Konservatif Inggris di bawah pimpinan Margaret Thatcher pada tahun 1980-an. Mengingkari asas ideologisnya, Thatcher membawa Partai Konservatif menerapkan strategi memotong pajak, mendorong usaha swasta, memajukan tanggung jawab perseorangan, mengambil hati kekuatan serikat dagang, dan sebagainya.

* Dapatkah saudara menemukan contohnya di dalam kehidupan partai politik di Indonesia?

3. Partai Konstitusional dan Partai Revolusioner

Partai konstitusional mengakui hak-hak, kehormatan, dan eksistensi partai lain dan dengan demikian bekerja di dalam sebuah kerangka aturan dan batasan-batasan. Khususnya, mereka mengakui bahwa ada pemilahan antara partai dengan negara, antara partai dengan kekuasaan (pemerintah yang sedang berkuasa), dan lembaga-lembaga negara (birokrasi, kehakiman, kepolisian, bahkan parlemen, dsb) yang memiliki kebebasan formal dan netralitas politik. Lebih dari itu, partai konstitusional mengakui dan menghargai aturan kompetisi dalam pemilihan umum. Mereka mengakui bahwa mereka dapat dengan mudah melepaskan kekuasaan semudah mereka memperolehnya dalam pemilihan umum. Partai-partai arus-utama dalam demokrasi liberal semua memiliki karakter konstitusional seperti itu.[4]

Sedangkan partai revolusioner, di sisi lain, bersikap anti sistem dan anti konstitusi, baik yang berideologi kanan maupun kiri. Partai-partai seperti itu bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan dan menjatuhkan struktur konstitusional yang ada menggunakan taktik yang membentang dari pemberontakan dan revolusi kerakyatan hingga setengah legalis sebagaimana diperankan oleh Partai Nazi dan Partai Fasis. Dalam beberapa kasus, partai-partai revolusioner secara resmi dinyatakan terlarang dan digolongkan sebagai “ekstrimis” atau “antidemokrasi,” sebagaimana yang terjadi di Jerman pasca Perang Dunia II.[5] Tetapi apabila partai seperti itu memenangi kekuasaan, mereka akan menjadi partai berkuasa atau partai pemegang rezim, dan menindas partai-partai lawan dan meneguhkan sebuah hubungan permanen dengan mesin kekuasaan (baca: aparatur negara) Dalam sistem partai tunggal, apakah di bawah bendera komunis, fasis, nasionalis, atau apa saja, perbedaan antara partai dan negara sangat tipis. Bahwa partai berkuasa adalah juga menjadi pemerintah, dan menciptakan aparatur “partai-negara” (aparatur partai juga aparatur negara). Contohnya di Uni Soviet, Sekretaris Jendral Partai Komunis Uni Soviet juga merangkap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.[6]

* Bandingkan dengan Golongan Karya (Golkar) di masa Orde Baru di Indonesia.

4. Partai Sayap Kanan dan Partai Sayap Kiri

Berdasarkan orientasi ideologisnya, partai sering digolongkan menjadi partai “sayap kanan” dan partai “sayap kiri.” Partai dipandang sebagai bagian (part) dari “kaum Kiri” (partai-partai progresif, sosialis, dan komunis) jika ditandai dengan komitmennya untuk melakukan perubahan apakah dalam bentuk reformasi sosial atau transformasi ekonomi secara menyeluruh. Secara tradisional mereka menggalang dukungannya dari kaum miskin dan golongan pinggiran yang kurang diuntungkan (klas pekerja kota) dan petani iskin, petani dengan sedikit tanah atau buruh tani yang tak punya tanah (di desa). Partai-partai yang digolongkan “Kanan” (khususnya kaum konservatif dan fasis) yang secara umum berupaya mempertahankan tertib sosial, dan konsekuensinya, menjaga kekuatan demi kesinambungan. Para pendukung mereka biasanya kaum bisnis dan klas menengah yang mapan secara material. Tetapi cara penggolongan partai Kanan-Kiri seperti ini sangat menyederhanakan, dan beresiko disalahpahami. Karena bukan hanya partai-partai kanan dan kiri yang dicirikan dengan konstitusionalitas atau revolusionernya, tetapi juga semua partai, khususnya yang konstitusional pun kadang menunjukkan perhatiannya kepada persoalan rakyat seolah seperti kaum kiri (melawan kemiskinan, redistribusi, dll.) terutama ketika mereka mencari dukungan suara untuk pemilihan umum.

* Tahukah anda bahwa istilah “sayap kiri” dan “sayap kanan” diawali dari peristiwa Revolusi Prancis 1789?
* Dapatkah anda mencari contoh partai kiri atau partai kanan di Indonesia di masa reformasi?

Istilah “spektrum politik” Kanan-Kiri merupakan cara gampang untuk memetakan gagasan dan keyakinan politik, meringkas posisi ideologi para politisi, partai dan gerakan politik. Asal-usulnya dapat dilacak pada masa Revolusi Prancis dan posisi kelompok-kelompok yang mengikuti pertemuan pertama French Estates-General pada tahun 1789. Tetapi, istilah Kanan dan Kiri itu tidak mempunyai arti yang eksak. Dalam arti sempit, spektrum politik linier meringkas sikap yang berbeda terhadap ekonomi dan peran negara: sayap-kiri berpandangan mendukung intervensi negara dan kolektivisme, sayap-kanan lebih mendukung pasar dan individualisme.


Namun juga ada yang mengatakan bahwa :

Ø Klasifikasi Partai Politik.
Banyak jenis dan bentuk Partai Politik yang hidup dan berkembang di dalam suatu kehidupan ketatanegaraan. Berkaitan dengan hal inilah, maka pada hakikatnya Klasifikasi Partai Politik dapat digambarkan sebagai berikut:
  1. Klasifikasi Partai Politik ditinjau dari Komposisi dan Fungsi Keanggotaannya. Klasifikasi semacam ini dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis Partai Politik, yaitu:
    1. Partai Massa, yakni suatu Partai Politik yang lebih mengutamakan kekuatannya berdasarkan keunggulan jumlah anggota. Oleh karena itu biasanya terdiri dari pendukung-pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat yang sepakat di bawahnya dalam memperjuangkan suatu program yang biasanya luas dan agak kabur.
    2. Partai Kader, yaitu suatu Partai Politik yang lebih mementingkan keketatan organisasi dan disiplin kerja dan anggota-anggotanya. Pemimpin Partai biasanya menjaga kemurnian doktrin Partai yang dianut dengan jalan mengadakan saringan calon-calon anggotanya secara ketat.
  1. Klasifikasi Partai Politik ditinjau Dari Sifat dan Orientasinya. Partai Politik dengan Klasifikasi semacam ini dapat dikelompokkan kedalam dua jenis, yaitu :
    1. Partai Lindungan (Patronage Party), yaitu suatu Partai Politik yang pada umumnya memiliki organisasi nasional yang kendor (meskipun organisasi di tingkat lokal sering cukup ketat). Disiplin yang lemah dan biasanya tidak terlalu mementingkan pemungutan iuran secara teratur. Tujuan utama dari Partai Politik jenis ini adalah memenangkan Pemilihan Umum untuk anggota-anggota yang dicalonkannya. Oleh sebab itu Partai semacam ini hanya giat melaksanakan aktivitasnya menjelang Pemilu. Contoh yang dapat dikemukakan disini adalah Partai Demokrat dan Republik di AS.
    2. Partai Ideologi (Partai Asas), yaitu suatu Partai Politik (biasanya) yang mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijaksanaan pemimpin dan berpedoman pada disiplin Partai yang kuat dan mengikat Hampir sebagian besar Partai-partai Politik yang ada di Indonesia dapat dikategorikan sebagai Partai Ideologi.
Berdasarkan dua klasifikasi besar mengenai Partai Politik tersebut di atas jika Partai-partai Politik itu akan melakukan koalisi. maka langkah yang paling mudah dan relatif berhasil untuk ditempuh adalah dengan melakukan koalisi Partai Politik yang sama-sama berjenis Partai Massa atau sama-sama Partai Lindungan. Koalisi antar Partai Kader atau antar Partai Ideologi relatif sulit untuk dilakukan. Apalagi Koalisi antar Partai Politik dengan Ideologi yang jauh berseberangan. Misal Koalisi antar Partai yang berideologikan keagamaan tertentu.

Ø Sistem Kepartaian.
Dalam kehidupan Politik ketatanegaraan suatu negara, pada prinsipnya dikenal adanya tiga sistem kepartaian, yaitu :
  1. Sistem Partai Tunggal (the single party system). Istilah mi dipergunakan untuk Partai Politik yang benar-benar merupakan satusatunya Partai Politik dalam suatu Negara, maupun untuk Partai Politik yang mempunyai kedudukan dominan di antara beberapa Partai politik lainnya. Namun demikian - oleh para sarjana - dianggap merupakan bentuk penyangkalan diri (contradictio in terminis), mengingat dalam pengertian sistem itu sendiri akan selalu mengandung lebih dari satu unsur atau komponen. Kecenderungan untuk mengambil sistem Partai Tunggal disebabkan, karena Pimpinan negara-negara baru sering dihadapkan masalah bagaimana mengintegrasikan berbagai golongan, daerah, suku bangsa yang berbeda corak sosial dan pandangan hidupnya. Dikhawatirkan bahwa bila keanekaragaman sosial budaya ini dibiarkan tumbuh dan berkembang, besar kemungkinan akan terjadi gejolak-gejolak sosial yang menghambat usaha-usaha pembangunan dan menimbulkan disintegrasi.
  2. Sistem dua Partai (two party system). Menurut Maurice Duverger, sistem ini adalah khas Anglo Saxon (Amerika, Filipina). Dalam system ini Partai-partai Politik dengan jelas dibagi kedalam Partai Politik yang berkuasa (karena menang dalam Pemilihan Umum) dan Partai Oposisi (karena kalah dalam Pemilihan Umum).
  3. Sistem Banyak Partai (multy party system). Pada umumnya system kepartaian semua ini muncul karena adanya keanekaragaman social budaya dan politik yang terdapat di dalam suatu negara.

1 komentar:

  1. Anonim14.49

    siiipp gan,ane lagi nyari nyantol nya kesini ..

    ahmad S

    BalasHapus